DIALEKSIS.COM | Jakarta - Rencana penunjukan Letnan Jenderal (Letjen) TNI Djaka Budi Utama -- seorang perwira aktif TNI -- sebagai Dirjen Bea dan Cukai menuai sorotan dari kalangan akademisi. Posisi yang bersifat sipil itu dinilai tidak semestinya diisi oleh prajurit militer aktif, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang TNI.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak dua perwira aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menduduki jabatan sipil, yakni Letkol Teddy Indra Wijaya (Sekretaris Kabinet) dan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya (Direktur Utama Bulog), untuk segera mengundurkan diri. Menurutnya, praktik ini bertentangan dengan semangat reformasi 1998 yang memisahkan peran militer dari ranah sipil.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Bantahan datang dari Stafsus Mendagri Kastorius Sinaga terkait bahwa Mayjen Achmad Marzuki masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD Aktif.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur mempertanyakan dasar hukum pemerintah mengangkat PJ Kepala daerah dari unsur militer dan Polri aktif. Sebab berdasarkan regulasi saat ini sudah jelas hal tersebut tidak dimungkinkan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pengamat Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan, penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat bisa jadi tidak sah.